H.Danto: Pemerintah Kabupaten Bekasi Jangan Hanya Piawai Melirik APBD, Kemana CSR ??

CIKARANG – BEKASI newsbekasireborn.co

Dalam era globalisasi yang sedang berjalan di persaingan hidup manusia, tentunya kita sebagai pemangku kebijakan harus memberi pemahaman baik melalu media education atau media yang lainnya.

Hari ini masyarakat yang mempunyai daya SDM yang rendah di Kabupaten masih mencapai 12%, maka dari itu kita harus serius memberikan pemahaman, semua info yang ada melalui hal yang sifatnya online ataupun media sosial (medsos) terkadang kurang sempurna, kita harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, supaya lebih dipahami secara detailnya. Contoh berbicara Coorporate Sistem Responsibility (CSR) hanya memberikan pembinaan, pengembangan atau seremoni yang lainnya, menurut saya itu sudah bagus,, dan sebagai tindak lanjutnya dari hasil binaan itu harus dapat menghasilkan dan yang menjadi kendala adalah kita terbentur oleh aturan dan mekanisme dari hal sifatnya rekanan dan vendor dari pembina CSR tsb, contohnya mereka bisa mengerjakan home Industri dari perusahaan salah satunya namun sulit untuk menjual dari hasil mereka, karena harus berbadan hukum, NPWP, PKP dan ijin prinsip yang lainnya”, ujarnya. Sabtu.(01/02)

Lanjut Danto, “Kalau kita tarik kebelakang mereka boro boro meraih itu karena perlu biaya diantaranya akte pendirian sampai legalitas pengusaha kena pajak,, harapan saya setiap kelompok pengguna CSR yg berupa binaan perusahaan harus mempunyai output sebagai penghasilan mereka, yang dimaksud ada badan usaha comonditer, persero, koperasi, yayasan dan yang lainnya yang menjadi bapak angkat dan kembali butuh kehadiran pemerintah”.

“Sebagai daerah industri tentunya kita harus bisa mengikuti sebagai penyeimbang perkembangan, saya alhamdulillah sangat pengalaman dalam hal itu, apa lagi dalam perusahaan sudah jelas dalam laporan keuangan dan kegiatannya dipantau oleh ke PABEANAN DAN DPIL BPKPM”, kata dia.

Masih kata Danto, “yang saya dipertanyakan kelanjutan Perda CSR pemerintah belum jalan sepenuhnya, apakah mereka gak paham arah dan tujuannya?? terlihat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi hanya piawai melirik APBD sangat disayangkan”, jelasnya

Yang menjadikan harapan saya kedepannya pemerintah itu harus tahu maksud dan tujuan Perda CSR kalau emang toh ingin berbicara kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat, Sangat disayangkan karena Perda CSR yang begitu meyakinkan dan memakai APBD tidak di pahami sebagai tindak lanjutnya”, pungkasnya.

(bray)