Demisioner Wakil Ketua DPD Golkar Kab.Bekasi Arip Rahman Hakim Angkat Bicara Soal Isu Ijazah Palsu

newsbekasireborn.co.id-
Kabupaten Bekasi

Beredarnya tudingan miring yang memertanyakan keabsahan ijazah Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang menyebut dirinya bukanlah Lulusan Sarjana dari Universitas Borobudur.

Menanggapi isu tersebut, Demisioner Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi Bidang Hukum dan HAM, Arip Rahman Hakim menegaskan bahwa ijazah Bupati Bekasi asli dan sudah terverifikasi.

“Ketika pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dulu, saya itu Liaison Officer (LO) di KPU Kabupaten Bekasi untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 5, Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja pada Pilkada 2017 lalu,” jelasnya, Sabtu (2/11).

“Ketika saat ini ada pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah S1 Bupati Eka Supria Atmaja, maka saya menduga ada motif lain yang coba dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya.

Sebab, kata dia, “saat pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Bekasi, ijazah merupakan salah satu syarat yang harus diberikan. Ijazah juga merupakan dokumen yang sudah diverifikasi dan diteliti keabsahannya oleh penyelenggara Pilkada, baik itu KPU Kabupaten Bekasi maupun Panwaslu Kabupaten Bekasi.

“Bahkan penyelenggara Pilkada juga melakukan Verifikasi Faktual dengan mendatangi seluruh sekolah dimana Paslon itu menuntut ilmu, dari mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi,” kata dia.

Kemudian, ketika itu berkas yang diverifikasi pun diumumkan dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh pasangan calon atau perwakilannya yang ikut kontestasi pada Pilkada serta tamu undangan.

“Saat itu persoalan itu sudah clear kok, gak ada masalah kalaupun ada masalah pasti diangkat dong sama lawan politiknya waktu itu, tapi nyatanya gak ada masalah tuh,” bebernya.

Untuk itu, dengan adanya pemberitaan yang terkesan menimbulkan fitnah ini, pihaknya saat ini tengah melakukan diskusi internal kaitan masalah ini, dan akan melakukan tindakan bagi media yang memberitakan maupun narasumbernya.

“Ini adalah opini yang coba digiring tanpa bukti yang kuat dan sangat kental sekali muatan politisnya. Saat ini kami sedang diskusi di internal untuk mengambil langkah-langkah hukum menyikapi persoalan ini, baik itu penyebar hoaxnya maupun media yang memberitakannya,” tandasnya.

(ghan)